Trump Teken Aturan Baru, 8.000 PNS Terancam PHK

Jakarta, USA Magazine Indonesia

—

Presiden

Amerika Serikat

Donald Trump

menandatangani perintah eksekutif pada Rabu (3/6) yang berpotensi merumahkan 8.000 pegawai negeri sipil (PNS).

Perintah yang dikeluarkan oleh Gedung Putih dan Kantor Manajemen Personalia ini mencabut perlindungan pekerjaan untuk sebagian besar pegawai federal senior yang berpenghasilan hingga US$200.000 atau sekitar Rp3,6 miliar. Mereka yang terdampak juga termasuk karyawan yang dianggap “memengaruhi” kebijakan pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Kantor Manajemen Personalia Scott Kupor mengatakan pemerintah perlu mempekerjakan orang-orang yang bersedia dan mampu melaksanakan perintah untuk mencapai prioritas kebijakan pemerintah.

“Anda boleh memiliki pandangan politik apa pun, tapi jika Anda membiarkan pandangan tersebut pada dasarnya mengganggu kesediaan Anda untuk benar-benar melaksanakan perintah dan arahan kebijakan yang sah dari pemerintah, maka ini jelas memberikan mekanisme bagi orang-orang di lembaga-lembaga tersebut untuk dapat diberhentikan sesuka hati,” katanya, seperti dikutip

Reuters

, Kamis (4/6).

Perintah ini menegaskan niat Trump untuk mendisiplinkan dan memecat pegawai yang dianggap merusak tujuan politiknya.

Trump meyakini agenda politiknya terhambat oleh para pegawai negeri yang menentang kebijakannya selama masa jabatan pertama.

Jumlah pekerja yang terdampak aturan baru ini jauh di bawah perkiraan maksimum, yakni sekitar 50.000 pekerja. Para pejabat senior mengatakan aturan ini dapat diperluas, namun kemungkinan tidak dalam waktu dekat.

(blq/bac)

Add

as a preferred

source on Google

[Gambas:Video USA Magazine]

Baca lagi: ESDM Bidik 173.853 Pelanggan Baru Lewat Program Listrik Desa dan BPBL

Baca lagi: DPR Batasi Kewenangan Presiden AS Perangi Iran hingga Trump Kesal

Baca lagi: Metro PIM Jakarta Kini Punya ‘Wajah’ Baru, Lebih Modern dan Terkurasi